Krisis Iklim 2025: Alarm Kerusakan Sistemik Akibat Kapitalisme Global

Azizah Aminawati, S.Kom (Praktisi Bisnis Syariah)

Setiap pagi kita bangun dengan anggapan bahwa bumi akan tetap sama. Matahari bersinar hangat, seolah-olah dunia baik-baik saja dan akan terus menemani produktivitas manusia seperti biasa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Perlahan tapi pasti, kondisi bumi berubah lebih cepat dari kemampuan kita beradaptasi. Suhu yang semakin panas di musim kemarau, curah hujan ekstrem yang semakin sering, hingga bencana alam yang terjadi tiba-tiba, semuanya menjadi tanda bahwa ada masalah serius pada kondisi bumi ini. Laporan iklim terbaru bukan sekadar data tapi menjadi peringatan darurat untuk manusia.

Kondisi ini selaras dengan data yang dipaparkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Maret 2025. BMKG menyatakan bahwa perubahan iklim sudah dalam “tahap kritis” di Indonesia: peningkatan suhu dan kadar Gas Rumah Kaca (GRK) berkorelasi dengan intensitas hujan ekstrem lebih sering. (hijau.bisnis.com)

Dunia sebenarnya tidak diam. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari level individu hingga kerja sama antarnegara. Di tingkat individu, masyarakat mulai bergerak melalui edukasi hemat energi, gerakan less waste, pengelolaan sampah mandiri menjadi produk bernilai, pembuatan sumur resapan, hingga penanaman pohon. Indonesia pun menyampaikan komitmen untuk melakukan transisi energi hijau. Presiden Prabowo menegaskan visi Indonesia mencapai net zero emission sebelum 2050 melalui berbagai langkah, seperti peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi energi baru terbarukan (EBT).

Di level global, forum tahunan COP (Conference of Parties) terus digelar sebagai ruang negosiasi iklim. Tahun ini, COP30 akan dilaksanakan di Belém, Brasil, membahas isu besar seperti pengurangan emisi, adaptasi, pembiayaan iklim, pelestarian hutan, energi terbarukan, hingga keadilan iklim. Namun, forum internasional sebesar apa pun tidak akan efektif jika negara-negara hanya berhenti pada janji dan tidak serius dalam implementasi.

Meskipun rencana penanganan iklim terus disusun, realisasinya masih menghadapi banyak hambatan. Aturan pemerintah seringkali kuat di atas kertas tetapi lemah di lapangan. Kepentingan ekonomi jangka pendek membuat energi fosil tetap menjadi pilihan utama. Deforestasi berjalan masif, sementara pendanaan untuk energi bersih, terutama di negara berkembang masih jauh dari cukup. Industri besar pun enggan berubah karena khawatir kehilangan keuntungan. Konflik izin usaha tambang atau perkebunan yang berbenturan dengan masyarakat lokal menunjukkan bahwa kebijakan iklim sering kali dikalahkan oleh dorongan ekonomi yang sempit.

Krisis iklim bukan semata persoalan kurangnya teknologi, lemahnya regulasi, atau minimnya kesadaran masyarakat. Akar masalahnya lebih dalam: sistem Kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan tertinggi, bahkan ketika itu berarti merusak bumi. Alam dihitung sejauh menghasilkan profit, sementara kerusakan dianggap sebagai “biaya samping” yang boleh dibebankan kepada publik. Karena itu energi fosil terus dipertahankan, hutan terus ditebang, dan industri melanggengkan praktik merusak lingkungan. Selama sistem ini menjadi dasar kehidupan kita, alam akan terus dirusak oleh tangan-tangan serakah yang hanya mengejar untung tanpa memikirkan generasi yang akan datang.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum: 41)

Sudah saatnya manusia kembali pada aturan Sang Pencipta. Islam memiliki pengaturan khas yang memastikan kelestarian alam terjaga. Negara dalam sistem Islam dipimpin oleh seorang Khalifah yang berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya alam serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Individu dididik melalui sistem pendidikan Islam agar sadar akan perannya sebagai khalifah fil ardh (penjaga bumi). Masyarakat pun terbiasa dengan budaya amar ma’ruf nahi munkar sehingga segala potensi kerusakan dapat dicegah sejak awal.

Pada akhirnya, krisis iklim adalah alarm keras bagi manusia. Ia mengingatkan kita bahwa bumi tidak rusak karena satu bencana besar, tetapi karena ulah manusia yang hidup jauh dari aturan Sang Pencipta. Jika kita ingin bumi tetap lestari dan menjadi ‘rumah’ yang aman bagi generasi mendatang, maka kita harus kembali pada aturan Allah. Hanya dengan pengaturan Islam dalam naungan Khilafah, pengelolaan alam dapat berjalan sesuai petunjuk-Nya, adil, terjaga, dan berpihak pada kelestarian bumi, bukan pada kepentingan segelintir pihak. Wallahualam bissawab.